Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pengertian Peraturan Perundang-undangan  yang dimaksud di sini adalah keseluruhan susunan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun melibatkan para pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing (Asshiddiqie, 2010: 264).

Sumber : Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam peraturan perundang-undangan dengan melihat dasar hukumnya. Yaitu:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950

Hierarki Peraturan Perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya undang-undang No.1 tahun 1950 yaitu peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut :Pasal 1Jenis peraturan-peraturan pemerintah pusat ialah :

• Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
•  Peraturan Pemerintah
• Peraturan Menteri

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Dalam konteksnya dengan sistem norma hukum Indonesia tersebut, berdasarkan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dalam lampiran II-nya Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut;

• UUD 1945
• Ketetapan MPR
• Undang-Undang/Perpu
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Peraturan Pelaksana lainnya; seperti Peraturan  Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

TAP MPR No. III/MPR/2000

Pasal 2

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

• Undang-Undang Dasar 1945
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
• Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Peraturan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Pasal yang mengatur tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdapat pada pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 7

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Peraturan Perundang-undangan saat ini, diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011, yang terdiri dari :

• UUD 1945
• Ketetapan MPR
• UU/peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan daerah Provinsi
• Peraturan Daerah Kabupaten /Kota